Review: Ekspor CPO Resmi Dilarang per 28 April 2022

Review: Ekspor CPO Resmi Dilarang per 28 April 2022

redaksi, CNBC Indonesia

NEWS 28 April 2022 08:05

   

Bongkar Muat Minyak Crude Palm Oil (CPO) (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa jam menjelang pelaksanaan pelarangan sementara ekspor produk sawit, keputusan pemerintah berubah. Pelarangan sementara ekspor diperluas, mencakup minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO), Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil (RBD Palm Oil), dan Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein (RBD Palm Olein) dan Used Cooking Oil.

Yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Berawal dari pengumuman yang disampaikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat, 22 April 2022. Terkait rencana pemerintah melarang sementara ekspor minyak goreng dan bahan baku minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai waktu yang ditentukan kemudian.

Sontak pengumuman tersebut direspons pasar, dan berdampak pada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Harga CPO internasional dilaporkan melonjak, sementara petani di daerah sentra sawit berteriak mengeluhkan diskon harga yang mereka terima dari perusahaan pengolah kelapa sawit.

Ketidakjelasan Soal Pelarangan Ekspor

Kemudian, pada 25 April 2022, Plt Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Surat Edaran mengimbau tidak ada penetapan harga sepihak di luar ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No 1/2018. Bahwa CPO tidak termasuk yang akan dilarang ekspornya.

Dan, pada Selasa malam (26/4/2022), Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan pernyataan melalui akun Youtube Kemenko Perekonomian. Bahwa larangan ekspor hanya berlaku untuk produk turunan sawit jenis refined, bleached, deodorized palm olein (RBD Palm Olein). Yakni untuk 3 kode Harmonized System (HS) 1511.90.36; 1511.90.37 dan 1511.90.39.

Hingga harga minyak goreng curah di dalam negeri mencapai harga Rp14.000 per liter, merata di seluruh Indonesia. Meski 5 hari sejak pernyataan awal Jokowi telah berlalu, petunjuk teknis rencana pelarangan tak kunjung terbit. 

Ilustrasi Kelapa Sawit (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara)

Foto: Ilustrasi Kelapa Sawit (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara)

Ilustrasi Kelapa Sawit (CNBC Indonesia/Rivi Satrianegara)

Baca:Tegas! Begini Alasan di Balik Pelarangan Ekspor CPO

Ekspor CPO Dilarang

Lalu, pada Rabu malam (27/4/2022), pemerintah kembali mengumumkan pernyataan berbeda.

"Sesuai dengan arahan Presiden dan memperhatikan pandangan dan tanggapan dari masyarakat, agar tidak menjadi perbedaan interpretasi maka kebijakan pelarangan ekspor didetailkan berlaku untuk semua produk CPO, RPO, POME, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil," kata Airlangga dalam keterangan pers virtual melalui akun Youtube Kemenko Perekonomian.

"Pelarangan ekspor ini berlaku mulai 28 April 2022 pukul 00.00 WIB dengan jangka waktu pelarangan adalah sampai dengan tersedianya minyak goreng curah di masyarakat dengan harga Rp14.000,00 per liter yang merata di seluruh wilayah Indonesia," lanjut Airlangga.

Terpisah, Presiden Jokowi pun memberi pernyataan yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden. Jokowi meminta pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan jernih. Dan, kesadaran memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.

Sebab, imbuh dia, dengan kapasitas produksi yang ada kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri, masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," kata Jokowi, Rabu malam (27/4/2022).

Keterangan Presiden Jokowi Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng

Foto: Keterangan Presiden Jokowi Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng/ Youtube: Setpres

Keterangan Presiden Jokowi Mengenai Larangan Ekspor Minyak Goreng

Kebijakan Yang Ada Belum Efektif

Adalah ironi, lanjut dia, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia, namun rakyatnya kesulitan mendapatkan minyak goreng.

"Saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan namun belum efektif. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu berlaku untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan berikat," kata Jokowi.

Meski, lanjutnya, pelarangan ekspor tersebut diakui akan menimbulkan dampak negatif, berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap.

"Namun, tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan dalam negeri hingga pasokan melimpah," kata Jokowi.

Jika kebutuhan dalam negeri sudah terjamin terpenuhi, Jokowi berjanji akan mencabut penguncian keran ekspor tersebut.

"Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting," tegas Jokowi.

Baca:Mendadak Sempat Turun, Ini Harga Migor Saat Ekspor Dilarang

Siap Tindak Tegas

Sementara itu, Airlangga menambahkan, pemerintah akan menindak tegas pelanggar ketentuan tersebut.

"Pelarangan ekspor sementara minyak goreng ini merupakan komitmen kuat pemerintah untuk memprioritaskan masyarakat. Setiap pelanggaran yang terjadi akan ditindak dengan tegas, siapa saja yang melanggar keputusan tersebut," kata Airlangga.

"Evaluasi akan dilakukan secara terus-menerus. Dan dalam hal dianggap perlu, akan dilakukan penyesuaian kebijakan dengan situasi yang ada," pungkasnya